Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Home / Artikel

Peraturan PPN 2024 dan Dampaknya untuk UMKM

FAQ Pajak

📌 Peraturan PPN 2024 dan Dampaknya untuk UMKM

Mulai tahun 2024, pemerintah kembali memperkuat aturan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Aturan ini dibuat untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

1. Apa yang Berubah di PPN 2024?

  • Tarif PPN tetap 11% → sesuai Undang-Undang HPP, dengan rencana kenaikan menjadi 12% di tahun 2025.
  • Batasan omzet kena kewajiban PPN → UMKM dengan omzet lebih dari Rp4,8 Miliar setahun wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  • Simplifikasi faktur elektronik → e-Faktur lebih user friendly, memudahkan pelaporan.
  • Pajak digital → transaksi online, marketplace, hingga layanan digital asing semakin diperketat pemungutannya.

2. Dampak Positif untuk UMKM

  • Akses ke pasar lebih luas → dengan status PKP, UMKM lebih dipercaya oleh perusahaan besar karena bisa menerbitkan faktur pajak.
  • Transparansi usaha → pencatatan keuangan lebih rapi, memudahkan akses pembiayaan ke bank atau investor.
  • Kredibilitas meningkat → bisnis terlihat lebih profesional di mata konsumen maupun partner.

3. Tantangan yang Dihadapi UMKM

  • Administrasi lebih kompleks → pengusaha harus rutin lapor SPT Masa PPN setiap bulan.
  • Beban kepatuhan → harus belajar penggunaan e-Faktur, e-Bupot, dan sistem DJP Online.
  • Harga jual → ada risiko harga barang/jasa jadi lebih tinggi karena kena PPN, sehingga perlu strategi agar tetap kompetitif.

4. Tips untuk UMKM Menghadapi PPN 2024

  • Segera cek apakah omzet usahamu sudah mendekati batas Rp4,8 Miliar.
  • Mulai biasakan pembukuan sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran.
  • Pelajari cara menggunakan aplikasi e-Faktur dan DJP Online.
  • Jika bingung, gunakan jasa konsultan pajak atau ikut pelatihan pajak khusus UMKM.

Kesimpulan

Peraturan PPN 2024 membawa peluang sekaligus tantangan untuk UMKM. Di satu sisi, ada kemudahan akses pasar dan peningkatan kredibilitas. Namun, di sisi lain ada kewajiban administrasi yang harus dipatuhi. Dengan persiapan yang baik, UMKM bisa memanfaatkan aturan baru ini sebagai langkah naik kelas dan memperkuat posisi di dunia usaha.